Hubungan Internasional

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah karena atas karunia-Nya makalah ekonomi ini telah disusun secara serentak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara lisan maupun secara tulisan.

Makalah ekonomi ini ditulis berdasarkan apa yang sudah diterangkan dan didiskusikan dengan menggunakan pendekatan komunikatif dan ketrampilan proses. Dengan demikian tujuan merangkum makalah ini merupakan ketrampilan siswa SMA NEGERI 12 MAKASSAR XI IPA 6

Kiranya tidak berlebihan jika makalah ini jadi pegangan setiap kelompok dengan materi yang lengkap, penyajian yang runtut dan bahasa yang sederhana, diharapkan dapat membantu dan menguasai materi yang ada di dalam makalah ini sehingga siswa dengan mudah belajar dan proses belajar mengajar berjalan dengan baik.

Kami telah berusaha sesempurna mungkin menulis buku ini tetapi “Tiada gading yang tak retak”, untuk itu saran, kritik, maupun komentar yang ditujukan demi perbaikan makalah ini sangat kami harapkan. Semoga makalah ini berguna bagi kita semua.

MAKASSAR, O8 APRIL 2014

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.............................................................................................

DAFTAR ISI...........................................................................................................

PENDAHULUAN...................................................................................................

1.    Latar Belakang Masalah...................................................................................  3

2.    Rumusan Masalah............................................................................................. 3

3.    Tujuan............................................................................................................... 3

4.    Metode.............................................................................................................. 4

PEMBAHASAN.....................................................................................................

1. Bentuk Kerjasama Internasional........................................................................ 5

2. Badan Kerjasama Ekonomi Internasional.......................................................... 6

3. Pengertian Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas............................... 12

4. Dampak Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas.................................. 13

5. Integrasi Ekonomi............................................................................................ 14

6. Pembanguan Nasional...................................................................................... 16

PENUTUP

1.      KESIMPULAN............................................................................................  19

DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses perkembangan ekonomi. Hal ini sangat dirasakan sekali pentingnya bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Kerjasama negara-negara maju dapat membahas masalah-masalah bidang tertentu.

2. RUMUSAN MASALAH

Untuk mengkaji makalah ini, penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

* Mendeskripsikan tentang kerja sama internasional

* Mendeskripsikan Badan Kerjasama Ekonomi Internasional

* Pengertian Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas

* Pentingnya Hubungan Internasional

* Dampak Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas

* Mendeskripsikan Pembanguan Nasional

3. TUJUAN

•    Menambah wawasan siswa maupun masyarakat

•    Mengetahui arti dari kerjasama Internasional dan pembangunan nasion

4. METODE YANG DIGUNAKAN

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penyusunan makalah ini, digunakan metode: Metode keperpustakaan, yaitu pengambilan data melalui buku-buku, internet dan lain-lain dan Metode kuantitatif yaitu menarik kesimpulan dari informasi data yang kami peroleh.

BAB II

PEMBAHASAN

KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DAN

PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA

1. Bentuk Kerjasama Internasional

1. Bilateral

Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara. Misalnya kerjasama ekonomi Indonesia dengan Malaysia. Kerjasama bilateral yang diputuskan secara sepihak, pemutusannya disebut secara unilateral.

2. Multilateral

Kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi antara beberapa negara, dimana yang tergabung dalam kerjasama itu saling membantu di bidang ekonomi, misalnya ASEAN.

3. Regional

Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama ekonomi dari negara-negara kawasan/daerah tertentu, yang bertujuan menjamin kepentingan ekonomi negara-negara satu kawasan.

4. Antar Regional

Kerjasama antar regional adalah bentuk kerjasama ekonomi antar regional yang satu dengan regional lainnya. Bertujuan menjamin kepentingan ekonomi antara dua kawasan, misalnya ASEAN dengan MEE.

5. Internasional

Kerjasama internasional adalah bentuk kerjasama ekonomi yang mencakup banyak negara dan bernaung di bawah satu bendera PBB. Kerjasama ini bertujuan saling membantu di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Misalnya IMF, WTO, dan lain-lain.

2. Badan Kerjasama Ekonomi Internasional

1. ASEAN (Association of South East Asian Nations)

1) Sejarah ASEAN

ASEAN adalah organisasi regional dari negara-negara Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 pada saat ditanda-tanganinya “Deklarasi Bangkok” oleh empat menteri luar negeri dan seorang wakil perdana menteri yaitu :

1. Adam Malik : Menteri Luar Negeri Indonesia

2. S. Rajaratnam : Menteri Luar Negeri Singapura

3. Tun Abdul Razak : Wakil Perdana Menteri Malaysia

4. Narsisco Ramos : Menteri Luar Negeri Filipina

5. Thanat Khoman : Menteri Luar Negeri Thailand

Dengan persetujuan kelima negara anggota ASEAN maka Brunei Darussalam diterima menjadi anggota ASEAN yakni pada tanggal 7 Januari 1984. Setelah itu, Vietnam secara resmi diterima sebagai anggota ke-7 pada tanggal 28 Juli 1995 dan menyusul Laos serta Myanmar yang masuk menjadi anggota tahun 1997. Hal yang mendorong didirikannya ASEAN adalah untuk menghadapi perluasan pengaruh negara-negara besar terutama negara adi kuasa. Untuk itu perlu diciptakan stabilitas dan ketahanan nasional tiap-tiap negara di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

2) Tujuan ASEAN

1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, perkembangan kebudayaan melalui usaha bersama masyarakat Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.

2. Mendorong perkembangan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara.

3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, teknologi, dan administrasi.

4. Menciptakan usaha-usaha yang efektif guna meningkatkan pemanfaatan dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, termasuk perdagangan internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi.

5. Mempertinggi taraf hidup masyarakat di wilayah Asia Tenggara.

2. OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)

Organisasi negara pengekspor minyak didirikan 14 September 1960 di Baghdad atas prakarsa negara : Irak, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Markas besar OPEC di Wina, Austria. Indonesia menjadi anggota OPEC tahun 1962.

1) Tujuan OPEC

Sebagai wadah kerjasama negara-negara penghasil dan pengekspor minyak, organisasi ini bertujuan :

1. Menjaga kestabilan harga minyak di pasar internasional.

2. Menaikkan pendapatan negara anggota dari sektor minyak bumi.

3. Menghindarkan persaingan sesama negara anggota OPEC.

4. Mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan minyak dunia.

2) Anggota OPEC

Negara-negara anggota OPEC :

1. Arab Saudi 8. Nigeria

2. Aljazair 9. Gabon

3. Irak 10. Persatuan Emirat Arab

4. Iran 11. Venezuela

5. Indonesia 12. Qatar

6. Kuwait 13. Brunei

7. Libya

Bahan bakar minyak semakin lama akan semakin berkurang. Oleh karena itu, setiap negara akan berusaha untuk menghemat pemakaian bahan bakar dan juga berusaha untuk mencari bahan penggantinya.

3. WTO (World Trade Organization)

WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang ditransformasikan dari GATT (General Agreement of Tariff and Trade). GATT dibentuk di Jenewa, Swiss pada tahun 1947 dalam konferensi yang diselenggarakan PBB dan diikuti oleh 23 negara. Indonesia masuk menjadi anggota GATT pada tahun 1950. GATT bertujuan untuk mengadakan pengurangan tarif untuk barang-barang tertentu yang dapat merintangi perdagangan internasional. Dalam pelaksanaannya badan ini berasaskan :

1. The most favour nation; maksudnya ialah bahwa setiap fasilitas yang diberikan suatu negara kepada negara lain, harus diberikan juga kepada semua negara anggota GATT.

2. Reciprocity; memberikan kemudahan-kemudahan kepada negara lain sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan.

3. Nondiscrimination; setiap barang impor yang masuk ke suatu negara harus diperlakukan sama dengan barang domestik.

4. IMF (International Monetary Fund)

IMF atau Dana Moneter Internasional didirikan pada tanggal 27 September 1945 sebagai hasil konferensi di Breton Words, Amerika Serikat. Markas besar IMF di Washington DC, AS. Tujuan IMF tercantum dalam Articles of Agreement, yaitu :

1. Membantu negara-negara anggota memperbaiki neraca pembayaran yang tidak seimbang dengan jalan penyediaan dana.

2. Membantu memperluas perdagangan internasional dan perekonomian negara-negara anggota.

3. Menjadi pusat pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerjasama internasional dalam hal keuangan.

4. Mengusahakan kestabilan kurs.

5. Memberikan bantuan kredit kepada negara-negara anggota yang mengalami kesulitan pembayaran luar negeri.

5. Bank Dunia (World Bank)

Bank Dunia adalah salah satu badan keuangan internasional yang memberikan bantuan kepada negara-negara untuk perbaikan dan pengembangan usaha-usaha seperti : industri, pertanian, perhubungan atau jalan raya. Bank Dunia merupakan saluran dana bagi negara kreditor (negara kaya) untuk membantu meningkatkan kemakmuran/kemajuan sosial ekonomi bagi negara berkembang. Prioritasnya adalah mendorong peningkatan produktivitas negara-negara debitor (penerima pinjaman). Bank Dunia mengeluarkan obligasi yang ditawarkan kepada bank-bank sentral dengan tujuan memperbesar modal bank dan menjual obligasi kepada negara-negara anggota. Indonesia merupakan salah satu penerima bantuan dari Bank Dunia yang dipergunakan untuk pengembangan berbagai proyek.

6. UNDP (United Nation Development Program)

UNDP adalah suatu badan PBB yang memberikan sumbangan untuk membiayai survei jalan di Indonesia. Dana UNDP diperoleh dari sumbangan negara-negara : USA, Denmark, Kanada, Belanda, Inggris, dan Perancis. Pada tahun 1970 – 1983 UNDP memberikan bantuan kepada Indonesia sebesar US$ 74.2 juta sebagai program kerjasama teknik UNDP.

7. MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa)

MEE adalah suatu wadah kerjasama regional untuk kawasan Eropa Barat. Kerjasama ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1958 di Roma (Italia) oleh beberapa negara yaitu : Italia, Perancis, Inggris, Belgia, Irlandia, Luxemburg, dan Denmark. Tujuan utama dari MEE adalah untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan secara bertahap, baik sesama anggota MEE maupun negara Eropa Barat yang tidak termasuk daerah perdagangan bebas Eropa. Sementara itu, MEE telah mencapai persetujuan perdagangan dengan sebagian besar negara di Lautan Tengah yang bukan anggota MEE. Dalam rangka kerjasama masyarakat Eropa, telah dikembangkan konsep “Pasar Tunggal Eropa”.

8. AFTA

AFTA adalah kerjasama ekonomi intra ASEAN, yang pertama kali dicetuskan dalam KTT ASEAN ke-4 di Singapura tanggal 27-28 Januari 1992, tetapi secara resmi dimulai 1 Januari 1993. AFTA beranggotakan 7 negara anggota ASEAN. Kepala-kepala negara/pemerintahan negara ASEAN menyepakati suatu kerangka persetujuan mengenai peningkatan kerjasama ekonomi ASEAN yang berfungsi sebagai pelindung bagi segala kerjasama ekonomi ASEAN di masa datang. Dengan AFTA diharapkan negara anggota lebih meningkatkan perdagangan dan spesialisasi dalam intra ASEAN. Di samping itu, juga meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi barang dan jasa antar anggota ASEAN.

9. NAFTA (North American Free Trade Area)

NAFTA adalah badan kerjasama ekonomi negara-negara Amerika Utara, yang didirikan pada tanggal 12 Agustus 1992. Anggota-anggotanya adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

NAFTA bertujuan membentuk kawasan perdagangan bebas di daerah Amerika Utara. Kendala utama untuk mewujudkan perdagangan bebas di Amerika Utara adalah karena tingkat pertumbuhan ekonomi antara Amerika Serikat dan Meksiko sulit untuk mewujudkan perdagangan bebas dengan persaingan yang sehat. Peluang bagi Meksiko hanyalah ekspansi tenaga kerja ke Amerika Serikat.

10. APEC (Asia Pacific Economic Corporation)

APEC adalah sarana kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik yang dibentuk pada bulan November 1989 di Canberra, Australia atas usul Perdana Menteri Australia Bob Hawke. Prinsip dasar pembentukan APEC adalah sebagai forum konsultasi dalam memecahkan masalah ekonomi, perdagangan, dan investasi anggotanya.

Keanggotaan APEC terdiri dari 18 negara yaitu : Amerika Serikat, Australia, Kanada, Meksiko, Cina, Jepang, Brunei Darussalam, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Papua Nugini, Thailand, Singapura, Indonesia, Selandia Baru, Filipina, Chili, dan Taiwan.

Tujuan APEC adalah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik, terutama di bidang perdagangan dan investasi.

Badan-badan yang mengatur APEC adalah :

1. KTM : Konferensi Tingkat Menteri

2. SOM : Senator Official Meeting

3. CTI : Komite Perdagangan dan Investasi

4. BAC : Komite Anggaran dan Administrasi

5. ETI : Kelompok Ad Hoc mengenai Kelompok Kerja

Tanggal 15 November 1994 diselenggarakan pertemuan KTT II APEC di Bogor, Indonesia. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 18 kepala negara/pemerintahan anggota APEC. Pada pertemuan tersebut dihasilkan Deklarasi Bogor (Bogor Declaration). Negara-negara anggota APEC telah mencanangkan liberalisasi perekonomian (perdagangan tanpa hambatan) yang akan dilaksanakan paling lambat tahun 2020 untuk negara-negara berkembang dan tahun 2010 untuk negara-negara maju.

APEC diperkirakan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini mengingat besarnya peranan kawasan Asia Pasifik sebagai negara tujuan ekspor produk Indonesia, sumber prestasi, dan sumber wisatawan.

3. Pengertian Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas

Globalisasi adalah paham kebijaksanaan nasional yang memperlakukan seluruh dunia sebagai lingkungan yang pantas untuk pengaruh politik. Hal ini senada dengan yang dihadapi masyarakat dunia untuk mencapai tujuan yang menggembirakan sekaligus mengkhawatirkan. Globalisasi ekonomi adalah suatu paham nasionalisme yang menganggap seluruh dunia sebagai suatu lingkungan ekonomi. Paham ini timbul karena revolusi informasi yang menyebabkan dunia menyatu. Globalisasi ekonomi memandang dunia sebagai satu kesatuan ketika sisi perdagangan dan investasi bergerak bebas menuju liberalisasi perdagangan dan investasi dunia secara menyeluruh.

Perdagangan bebas (free trade) adalah sistem perdagangan dan investasi bebas di seluruh dunia. Bisnis finansial dunia berlangsung 24 jam penuh dengan sistem online yang memungkinkan melakukan transaksi secara cepat dan efisien.

Pada sistem perdagangan bebas semua hambatan perdagangan internasional dan investasi dihapuskan. Landasan kerjanya adalah yang kuat membantu yang lemah.

Pada perdagangan bebas perlu dikembangkan sikap kemitraan yang setara dan saling menghormati antar negara, apakah itu negara maju maupun negara berkembang, agar kerjasama ekonomi saling menguntungkan.

Bagi negara maju (kaya) membantu negara yang masih lemah ekonominya, tetapi bukan berarti negara yang lemah terus-menerus menggantungkan diri kepada yang kaya. Negara lemah harus berusaha meningkatkan kemampuan agar kesejahteraan rakyatnya tercapai/terpenuhi.

4. Dampak Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas

Dengan adanya proses globalisasi dan perdagangan bebas akan berpengaruh terhadap perekonomian setiap negara termasuk Indonesia. Indonesia pada prinsipnya harus siap menghadapi berlakunya perdagangan bebas.

1. Dampak Positif

1. Mendorong pengusaha untuk lebih maju karena kan bersaing di tingkat regional maupun internasional.

2. Memperluas penciptaan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Meningkatkan kegiatan ekonomi melalui investasi langsung, usaha patungan, dan kredit.

4. Meningkatkan devisa negara melalui peningkatan perdagangan internasional.

5. Dapat membuka peluang baru berupa tersebarnya pasar yang berskala lebih luas.

2. Dampak Negatif

1. Persaingan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang, dapat menghambat perkembangan ekonomi nasional.

2. Akibat persaingan yang tidak seimbang, negara berkembang semakin ketinggalan dan tergantung kepada negara-negara maju.

3. Masuknya teknologi canggih yang sebetulnya belum dibutuhkan negara berkembang.

Untuk menghindari dampak negatif bagi negara berkembang, prinsip kemitraan dan saling menghormati harus benar-benar ditegakkan.

5. Integrasi Ekonomi

Integrasi ekonomi terjadi apabila beberapa negara yang berada dalam satu wilayah memutuskan untuk menciptakan perdagangan bebas di antara sesama negara anggota dan menetapkan tarif yang sama terhadap impor barang-barang produksi negara-negara lain yang bukan merupakan anggota. Beberapa jenis integrasi ekonomi yang terdapat saat ini diantaranya adalah daerah perdagangan bebas (free trade area), perserikatan pabean (customs union), pasar bersama (common market), dan kesatuan ekonomi (economic union). Berbagai jenis integrasi ekonomi tersebut akan dibahas dibawah ini :

1. Daerah Perdagangan Bebas

Daerah atau kawasan perdagangan bebas terjadi jika sekelompok negara sepakat untuk menghapuskan berbagai hambatan perdagangan, seperti tarif dan kuota, antar sesama negara anggota. Meskipun demikian, masing-masing negara tetap memiliki dan memberlakukan berbagai hambatan terhadap negara-negara bukan anggota kawasan tersebut.

Contoh daerah perdagangan bebas adalah The European Free Trade Area (EFTA) yang dibentuk tahun 1960 dan menghasilkan konvensi Stockholm. Konvensi tersebut menciptakan Daerah Perdagangan Bebas Eropa antar tujuh negara, yaitu Austria, Denmark, Norwegia, Portugal, Swedia, Swiss, dan Inggris. Hambatan antar negara-negara ini dapat dihilangkan secara bertahap dalam tahun 1960 sampai dengan tahun 1966. Setelah itu, Finlandia bergabung pada tahun 1961 dan Islandia tahun 1977.

Di wilayah Asia Tenggara, negara-negara ASEAN mencetuskan kawasan perdagangan bebas yang dikenal dengan nama ASEAN Free Trade Area (AFTA). AFTA dibentuk pada awal tahun 1993 oleh tujuh negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei dan Vietnam. Anggotanya kemudian bertambah dengan masuknya Laos, Kamboja, dan Myanmar. Keringanan yang diterapkan antar sesama anggota, misalnya, adalah penurunan tarif bea masuk dari negara-negara sesama anggota AFTA. Misalnya, Indonesia akan memberikan tarif bea masuk yang lebih rendah terhadap impor radio buatan Malaysia dibandingkan dengan impor radio dari Cina (bukan anggota AFTA).

2. Perserikatan pabean (custom unions)

Pada perserikatan pabean, antar sesama negara anggota memberlakukan ketentuan perdagangan bebas dan tarif bea masuk serta kuota yang seragam terhadap impor dari negara-negara bukan anggota. Misalnya negara X, Y, dan Z membentuk perserikatan pabean. Perdagangan di antara ketiga negara tersebut akan berlangsung secara bebas atau tidak ada hambatan baik berupa tarif maupun kuota. Namun jika negara X, Y, dan Z mengimpor produk tertentu dari negara di luar anggota, maka ketiganya akan memberlakukan tarif yang seragam terhadap produk tersebut.

3. Pasar bersama (common market)

Dalam integrasi ekonomi berbentuk pasar bersama, sesama negara anggota mempunyai kebebasan secara penuh untuk memindahkan faktor-faktor produksi, khususnya modal dan tenaga kerja, serta membentuk kawasan perdagangan bebas dan menyeragamkan peraturan tarif bea masuk.

Contoh bentuk kerjasama ini adalah Masyarakat Eropa (ME) atau European Community (EC). ME didirikan pada tahun 1958 oleh Jerman Barat (sekarang Jerman), Perancis, Belgia, Italia, Luxemburg, dan Belanda. Saat ini anggotanya bertambah lagi dengan masuknya negara Inggris, Yunani, Spanyol, Portugal, Irlandia, dan Denmark. Nama European Community ini juga kemudian berubah menjadi European Union (EU).

4. Kesatuan ekonomi (economic union)

Negara-negara yang membentuk kerjasama kesatuan ekonomi (economic union) memiliki kebijakan ekonomi tunggal atau serupa, termasuk kebijakan moneter, pajak, maupun perdagangan. Sampai saat ini hanya European Union yang mengarah pada bentuk kerjasama ini. Hal ini, misalnya, ditandai dengan diberlakukannya mata uang tunggal untuk kawasan tersebut yang dinamakan European Currency Unit (ECU) atau Euro.

6. Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara terus menerus dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahreraan seluruh bangsa Indonesia dan setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan keterpaduan tata nilai, struktur, dan proses. Keterpaduan tersebut merupakan himpunan usaha untuk mencapai efisiensi, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan daya nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Sejak kemerdekaan Indonesia , bangsa Indonesia telah menetapkan tujuan nasional dari perjuangan untuk mengisi kemerdekaannya, yaitu sebagaimana tertuang dalam jiwa dan semangat darim pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ialah: Masyarakat adil dan makmur berdasarkan apncasila dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia dan dalam lingkungan suasana persahabatan dan perdamaian dunia.

Sejarah menunjukkan bahwa usaha dan kegiatan untuk merealisasikan tujuan nasional yang merupakan perngejawantahan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia tersebut kurang mencapai hasil karena adanya usaha-usaha yang hendak menyelewengkan perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia. Penyelewengan-penyelewengan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia mencapai puncaknya dengan pecahnya pemberontakan G 30 S/PKI. Penyelewengan ini tidak saja meliputi bidang administrasi, ekonomi, politik, sosial-budaya, hankam, kan tetapi telah lebih jauh daripada itu ialah meyelewengkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keadaan yang demikian itu menimbulkan reaksi yang spontan dari kekuatan pendukung Pancasila nyang menghendaki dihentikannya penyelewengan-penyelewengan tersebut serta diluruskannya kembali arah perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia menuju kepada tujuan nasional yang telah ditetapkan.

Program-Program Pembangunan Nasional

• Politik dalam negeri

Pembangunan politik dalam negeri diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang bersama dengan bidang-bidang kehidupan lain di dalam masyarakat agar dapat memberikan kontribusi ataupun pengaruh yang optimal demi terwujudnya suatu sistem politik nasional yang berkedaulatan pada rakyat yang demokratis dan terbuka. Pembangunan politik di dalam negeri dilaksanakan berdasarkan beberapa program sebagai berikut:

v  Program perbaikan struktur politik, memiliki tujuan untuk menyempurnakan konstitusi yang sesuai dengan dinamika kehidupan politik nasional dan aspirasi masyarakat serta perkembangan lingkungan strategis internasional, mengembangkan institusi politik demokrasi, dan menciptakan netralitas pegawai negeri sipil, polisi dan militer, serta menguatkan mekanisme pelaksanaannya. Sasaran dalam program ini berupa terwujudnya suatu struktur politik yang demokratis, yang memiliki pokok pemisahan kekuasaan yang tegas dan keseimbangan kekuasaan dalam mewujudkan peningkatan lembaga-lembaga negara di dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya.

v  Program peningkatan kualitas proses politik, memiliki fungsi dari program peningkatan kualitas proses politik yaitu untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, meningkatkan kualitas partai-partai politik, dan organisasi kemasyarakatan serta partisipasi politik oleh seluruh rakyat. Sasaran dari program tersebut yaitu terwujudnya pemilu yang demokratis dan transparan.

v  Program pembangunan budaya politik, tujuan suatu program ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman dari masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya, meningkatkan kualitas komunikasi serta kapasitas kontrol politik oleh masyarakat, serta membangun suatu karakter bangsa yang kuat sebagai identitas diri suatu bangsa sehingga terciptanya suatu masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur. Adapun sasaran dari program ini yaitu untuk memenuhi hak dan kewajiban politik seluruh masyarakat secara maksimal sesuai pada kedudukan, fungsi, dan perannya dalam sistem politik nasional.

• Hubungan Luar Negeri

Hubungan antara politik luar negeri dan Indonesia dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Kinerja hubungan dan politik luar negeri akan bergantung pada kenyataan politik di dalam negeri yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi diplomasi sebagai manifestasi politik luar negeri. Juga sebaliknya, pelaksanaan politik luar negeripun dipengeruhi oleh suatu perubahan yang mendasar di dalam tata hubungan internasional, baik tingkat regional maupun internasional.

Program penguatan politik luar negeri dan diplomasi, tujuan dari program tesebut yaitu Program peningkatan kerjasama bilateral, regional dan global/ multilateral, tujuan dari program ini yaitu untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, baik dengan cara bilateral, regional maupun global/ multilateral. Adapun sasaran dari program diatas yaitu terwujudnya suatu kerja sama internasiomal yang dapat saling menguntungkan di berbagai bidang, serta terciptanya keseimbangan politik di kawasan Asia dan Pasifik serta kawasan internasional yang lain.    

BAB II

PENUTUP

1. KESIMPULAN

§  Kerja sama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia

§  Bentuk-bentuk kerja sama internasional antara lain kerja sama bilateral, kerja sama regional, dan kerja sama multilateral

§  Hubungan kerjasama antar negara (internasional) di dunia diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional, di samping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap manusia dan negara di dunia.

§  Kerja sama ekonomi yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia, baik yang sifatnya regional maupun internasional, tentunya akan memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia. Salah satu dampak positifnya adalah menambah devisa Negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Boediono. Ekonomi Nasional. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.

2. Amir M.S. 1990. Penuntun Ekspor. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.

3. Salvatore, Dominick. 1992. Ekonomi Internasional. Jakarta : Erlangga.

Sobri. Ekonomi Internasional. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.